Sumba, Dana Nusantara mengisi sesi khusus dalam perhelatan Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV pada Kamis, 18 September 2025. Sesi tersebut mengusung tema “Pendanaan Langsung untuk Perjuangan dan Gerakan Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, dan Generasi Muda di Indonesia”. Hadir sebagai pembicara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Eknas WALHI) Periode 2021-2025 Zenzi Suhadi, dan Yustina dari Yayasan Obor Hidup Lestari. Diskusi dipandu langsung oleh Ode Rakhman, Direktur Dana Nusantara.
Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, menceritakan sejarah pembentukan Dana Nusantara sejak perhelatan Conference of The Parties 21 (COP21). Baik AMAN, KPA, maupun WALHI duduk bersama untuk mendiskusikan ketidakadilan pendanaan yang diterima oleh Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, dan Generasi Muda yang diakui dunia sebagai pelindung alam. Ketiganya juga mendiskusikan persamaan dan perbedaan dari ketiga organisasi tersebut yang dapat menjadi tantangan di masa mendatang saat membangun mekanisme pendanaan langsung.
Apa yang dimaksud Rukka terkait ketidakadilan pendanaan ialah pandangan dunia kepada kelompok Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, dan Generasi Muda yang dinilai tidak memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan program. Rukka pun menyebut besaran 7% dana yang digelontorkan sangatlah kecil dibandingkan dengan tantangan masyarakat untuk memperjuangkan hak pengakuan dan pengelolaan tanah kolektif. Perihal itulah yang menjadi dasar pembentukan Dana Nusantara.
“Organisasi ini secara organik adalah mekanisme pendanaan, dimana semua uang kita ini pasti sampai ke kampung. Jika tidak sampai ke kampung, itu namanya korupsi,” Jelas Rukka.
“Tapi bagaimana organisasi ini tidak sibuk untuk mengurusi uang? Maka dibuatlah Dana Nusantara untuk menopang dukungan atas pekerjaan-pekerjaan di tiga gerakan ini,” Tambahnya.
Sejalan dengan penjelasan Rukka, Sekjen KPA, Dewi Kartika, menjelaskan bahwa Dana Nusantara hadir untuk memangkas semua persyaratan administratif dan birokrasi seminimal mungkin dibandingkan dengan persyaratan pendanaan global. “Kedua, Dana Nusantara adalah supporting system atau sistem pendukung dan alat kita untuk memperkuat modal-modal sosial yang sudah ada di komunitas atau serikat.” Ungkap Dewi.
Dewi menambahkan, sebagai mekanisme pendanaan langsung, Dana Nusantara memastikan pendanaan tersebut harus sampai ke tingkat tapak. Prosesnya pun bukan top down, melainkan perencanaan program berasal dari tapak. Sehingga pendanaan tersebut menjawab kebutuhan mendasar dari kelompok penerima.
“Mengapa di Dana Nusantara ini kita bertiga bersekutu? Karena kami merasa gerakan ini harus solid. Walaupun memiliki keanggotaan masing-masing, tetapi dalam konteks [advokasi] perampasan tanah, perusakan lingkungan, kita ini tiga gerakan harus bersatu.” Kata Dewi.
“Cita-cita Dana Nusantara ini harus menjadi katalisator untuk mendorong agar teman-teman di daerah dapat bertemu dan bahkan bekerja sama, dari nasional dan daerah, untuk mengatasi ancaman tersebut.” Tegasnya.
Sementara itu Direktur Eknas WALHI Periode 2021-2025, Zenzi Suhadi, menekankan upaya membangun ekonomi nusantara yang sejalan dengan pendirian Dana Nusantara. Zenzi berkaca dari perjalanan pendampingan WALHI atas kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik dengan kepentingan modal besar. Kata Zenzi, WALHI memang hadir saat alat besar datang ke kampung dan melakukan pengrusakan. Namun setelah berhasil mengamankannya, WALHI pergi begitu saja. Sehingga kepastian apakah kelompok dampingan itu bisa bertahan dari ancaman konflik perampasan lahan berikutnya setelah advokasi tetap menjadi tanda tanya besar dan pekerjaan rumah bagi organisasi. Maka dibutuhkan upaya tambahan untuk membangun perekonomian di tingkat tapak yang menguatkan daya tahan dan mewujudkan cita-cita kelompok tersebut.
“Dalam skema WALHI, Dana Nusantara itu mendukung cita-cita organisasi rakyat. Dukungan WALHI itu di dalamnya, sementara skema pembiayaannya melalui anggota yang mendampingi organisasi rakyat tersebut,” Jelas Zenzi.
Bentuk perekonomian yang dinilai sesuai semangat perjuangan kelompok tingkat tapak ialah koperasi. Dalam koperasi, kepemilikan lembaga ada di tangan anggota dan dapat dipantau secara transparan oleh semua anggota. Dengan begitu, ada transformasi yang terjadi bahwa gerakan lingkungan hidup mulai melahirkan gerakan ekonomi yang memberikan nafas jangka panjang bagi perlindungan alam.
“Jadi kalau kita mau melindungi alam dari kehancuran lingkungan yang disebabkan oleh kepentingan ekonomi, maka ekonomi dulu yang harus kita pulihkan.” Ungkapnya.
Zenzi menekankan pentingnya sifat kepemilikan koperasi tersebut oleh WALHI dan organisasi rakyat yang menjadi anggota WALHI. Dengan karakter tersebut pencegahan terhadap kasus korupsi dapat ditingkatkan mengingat kekuasaan tertinggi organisasi berada di tangan anggota. “Jadi Dana Nusantara juga menjadi kunci keberhasilan transformasi gerakan lingkungan yang melahirkan gerakan ekonomi,” Tegas Zenzi.
Kisah dari Tanah Sumba
Di sela pameran PNLH XIV, Yustina menceritakan pengalamannya dan dampak yang dirasakan oleh Komunitas Obor Hidup Lestari setelah memperoleh dukungan pendanaan langsung Dana Nusantara, terutama dalam upaya menghapuskan ketergantungan petani kopi kepada tengkulak atau pengusaha.
“Sebelumnya ketergantungan pada tengkulak atau pengusaha tinggi sekali. Sekarang ikatan petani kopi dari 4 desa di Kecamatan Miomaffo Barat bersama komunitas dan Petani Obor Hidup Lestari melakukan survei pasar, kemudian menentukan harga jual kopi bersama-sama.” Kata Yustina.
Dengan skema tersebut, pintu masuk pembelian kopi hanya lewat ikatan petani kopi dari 4 desa di Kecamatan Miomaffo Barat. Yustina juga menyebutkan bahwa perempuan sangat mendominasi dalam komposisi petani kopi di sana. Jelasnya, 99 dari 132 petani kopi di ikatan petani kopi di Miomaffo Barat adalah petani perempuan.
“Peran perempuan di situ mulai dari panen, sortir, dan pasca panen, terutama dilakukan oleh remaja perempuan untuk produksi kopi bubuk.” Ungkap Yustina.
Dari semua kisah perubahan yang dikisahkan, Yustina menekankan dampak perubahan yang dirasakan oleh kaum perempuan di Fatuneno. Menurutnya, untuk saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan bisa dikatakan jauh berkurang. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya posisi tawar perempuan dalam keterlibatan mereka pada proses pasca produksi Kopi Rimba Mutis, terutama dari sortasi hingga ke kopi bubuk dan proses pemasaran.
“Sebelumnya mereka hanya menjual kopi green bean yang dikeringkan dengan harga tidak layak kepada tengkulak, sehingga masalah ekonomi rumah tangga juga menimbulkan kekerasan pada perempuan di beberapa rumah tangga.” Jelasnya.
Ketua Uma Kokur, Umbu Arnoldus Yansens Bulu, sebagai perwakilan salah satu mitra Dana Nusantara yang ada di Desa Tanamanang, Sumba Timur juga berbagi kisah dalam diskusi pleno di hari ke-2 Pra PNLH XIV. Manfaat yang dirasakan dari mengakses Dana Nusantara ada pada penguatan ekonomi untuk keberlanjutan perjuangan lingkungan dalam mempertahankan lahan adat. Secara singkat, Umbu Arnold juga menceritakan terbentuknya komunitas Uma Kokur.
“Kita tidak menolak investasi tapi menolak bukti peradaban leluhur kita disingkirkan atas dasar pembangunan dan perkebunan,” Jelas pria yang akrab dipanggil Umbu Arnold terkait pandangan masyarakat atas investasi.
Masyarakat Adat Uma Kokur – Generasi Muda dengan virgin coconut oil (VCO)
Umbu Arnold mengisahkan bahwa tahun 2023 Eksekutif Daerah (ED) WALHI Nusa Tenggara Timur (NTT) menghubunginya dan menginformasikan Komunitas Masyarakat Adat bisa mendapatkan pendanaan dari Dana Nusantara sebagai modal untuk mengelola hasil dari wilayah kelola dan produksi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO). “Kami mengakses Dana Nusantara tidak dihadapkan dengan administrasi yang kompleks seperti yang biasa dialami komunitas. Penggunaannya juga tanpa intervensi. Semua program, komunitas yang menentukan mulai dari produksi dan alat-alat produksinya. Tidak ribet aksesnya dan dibantu kawan-kawan dari ED untuk laporannya.” Ungkapnya tentang administrasi pendanaan Dana Nusantara.
Ia juga mengharapkan Dana Nusantara bisa mendanai rencana jangka panjang yang bisa diakses lebih banyak komunitas yang membutuhkan. Ia dan juga Komunitas Uma Kokur mengaku telah merasakan dampak dari pendanaan langsung sehingga mampu mempertahankan soliditas Masyarakat Adat, kelompok orang muda, dan kelompok perempuan atau ibu-ibu. Hasilnya, mereka mampu memproduksi VCO yang mampu bersaing di pasaran dan bekerja sama dengan pemerintahan Desa Tanamanang, Sumba Timur. Bahkan mereka juga percaya diri untuk mempromosikan produk tersebut ke publik yang lebih luas, seperti yang dipamerkan di PNLH XIV WALHI di Sumba Timur.
Pengusulan Ekosistem Sabana
Dalam pelaksanaan PNLH XIV di Sumba Timur ada beberapa keputusan penting yang ke depan akan mempengaruhi kebijakan atau strategi WALHI sebagai organisasi pendiri dan juga Dana Nusantara sendiri. Salah satunya ialah pengusulan ekosistem sabana. Sumba Timur memiliki bentang alam yang didominasi sabana, sehingga juga akan memberikan dampak signifikan pada gerakan lingkungan di wilayah itu.
Sebagai organisasi gerakan lingkungan tertua di Indonesia, WALHI menangkap usulan itu sebagai salah satu prioritas yang harus diperjuangkan. Dengan pengusulan sabana sebagai ekosistem esensial, langkah itu memastikan untuk pencegahan dari eksploitasi dan pembangunan yang merusak. “Sumba merepresentasikan sabana terbesar di Indonesia. Harapannya, sabana masuk ekosistem esensial yang dilindungi oleh negara, seperti gambut, padang lamun, karst, dan mangrove.” Jelas Zenzi.
Usulan tersebut sejalan dengan riset terbaru terkait peran sabana dalam proses mitigasi krisis iklim. Riset tersebut membuktikan bahwa area kering seperti sabana atau padang rumput mampu menyerap karbon lebih stabil di dalam tanah dibanding dengan pepohonan di hutan hujan tropis. Temuan itu tentu mengubah perspektif yang terbangun selama ini, terutama tentang proyek penghutanan atau penanaman pohon di wilayah sabana.
Bak gayung bersambut, usulan penetapan sabana sebagai ekosistem esensial mendapatkan sambutan positif dari pejabat pemerintahan daerah Sumba Timur yang hadir pada perhelatan PNLH XIV. Dalam kaitannya dengan kebudayaan di Sumba, sabana merupakan ruang sakral bagi penyelenggaraan ritus adat. Sabana juga menjadi tempat bagi mata pencaharian masyarakat setempat, yaitu untuk menggembala ternak dan pertanian. Dalam produk-produk seni tradisional, seperti tenun ikat maupun lagu atau syair, sabana sering muncul sebagai simbol.
Usulan penetapan tersebut juga memastikan inisiatif perlindungan. Pasalnya, saat ini Sumba terancam dengan rencana-rencana investasi industri dalam skala besar yang mengorbankan ekosistem sabana seluas 52 ribu hektare. “Jadi usulan ini sangat relevan untuk kepentingan masa depan,” Tegas Zenzi. Dan pada PNLH XIV juga WALHI mendeklarasikan 20 September 2025 sebagai Hari Keadilan Ekologis di Indonesia dan Pulau Sumba sebagai titik nolnya, dengan ajakan untuk menyelamatkan bumi sebagai rumah bersama yang akan diwariskan untuk generasi selanjutnya.
