“Hidup perempuan yang berjuang.
Hidup perempuan yang melawan.
Hidup perempuan yang menang.”
Perempuan Pejuang Reforma Agraria (PPRA)
Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Organisasi Tani Lokal (OTL) dan Organisasi Rakyat (OR) di Ciamis dan kabupaten sekitarnya telah memenuhi ruangan utama Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS) Siti Halimah di Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Banjaranyar, Ciamis, Jawa Barat pada Kamis, 2 Juli 2026.
Para perempuan itu hanya sebagian kecil dari peserta yang menghadiri acara penting hari itu. Ada ratusan peserta yang hadir berasal dari beberapa kabupaten, seperti Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, dan lain sebagainya. Beberapa stakeholder seperti bupati, anggota DPRD, dan staf khusus presiden turut hadir. Acara itu bertujuan untuk meresmikan ARAS Siti Halimah sebagai tempat pendidikan yang dikhususkan untuk anggota perempuan KPA. Acara itu sekaligus untuk mendeklarasikan Perempuan Pejuang Reforma Agraria (PPRA).
Dalam wawancara khusus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Dewi Kartika, menerangkan terkait motivasi konsolidasi dan deklarasi PPRA. Menurutnya, deklarasi PPRA merupakan jawaban untuk keresahan dan aspirasi yang selama ini disuarakan dalam dinamika keorganisasian KPA mengenai kebutuhan akan wadah konsolidasi bagi perempuan.
“Kami merasa bahwa wadah atau pembentukan organisasi sayap di dalam Konsorsium Pembaruan Agraria Itu menjadi satu keniscayaan yang tidak bisa lagi ditunda-tunda.” Terang Dewi.
Dalam kasus di lapangan yang terkait dengan upaya perampasan tanah maupun konflik agraria lainnya, sebenarnya perempuan memiliki peran yang strategis sekaligus penting. “Mereka adalah orang-orang yang biasanya ke depan dalam situasi-situasi krisis agraria baik di tingkatan serikat, di tingkatan basis, sampai ketika ada satu kebijakan di tingkat nasional yang itu juga mengancam eksistensi dan hak-hak konstitusional dari petani, masyarakat adat, dan nelayan.” Kata Dewi.
“Pembentukan serikat, federasi, dan suatu hari nanti akan terbentuk konfederasi Itu merupakan apresiasi dan penghormatan organisasi KPA dan gerakan reforma agraria yang setinggi-tingginya kepada para aktivis perempuan, kemudian perempuan petani, dan perempuan pejuang reforma agraria di seluruh daerah. Sehingga ada wadah khusus, ada kelembagaan khusus untuk perempuan bisa berkonsolidasi, mengekspresikan setiap aspirasi, bahkan menjadi perawatan kolektif di antara sesama perempuan.” Tambahnya.
Menurut Dewi, penguatan perempuan secara keorganisasian justru akan melipatgandakan kekuatan gerakan reforma agraria. KPA sebagai organisasi memastikan langkah strategis itu dalam kebijakan internal. Dalam program redistribusi tanah berskema Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), KPA mengakui hak pengelolaan tanah khusus untuk perempuan dan generasi muda. Dengan pengakuan tersebut, kelompok perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengelola tanah atas nama mereka sendiri.
“Ada banyak kemajuan-kemajuan di dalam perjuangan kita selama ini, bagaimana perempuan terus-menerus menjadi bagian dari gerakan reforma agraria tanpa kehilangan jati dirinya sebagai perempuan pejuang reforma agraria.” Ungkap Dewi.
“Pelembagaan ini bukan hanya soal aksi afirmatif kepada perempuan. Tetapi juga merupakan apresiasi gerakan reforma agraria dan KPA secara keorganisasian kepada teman-teman perempuan yang sudah menjadi para pejuang yang mempertahankan tanah, menjaga benih, memastikan pangan tersedia di tingkat komunitas, di tingkat desa. Dan bagaimana perempuan menjadi bagian dari pengambilan keputusan.” Tegasnya.
“Hidup perempuan yang berjuang. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang menang.” Pekik para ibu menyambut seruan yang disuarakan fasilitator dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Sayap Baru Bagi Perempuan
Pada acara tersebut, panitia memberikan panggung bagi anggota perempuan untuk memberikan sambutan. Hasilnya ialah orasi yang membangkitkan semangat semua anggota yang hadir saat itu. Nama si orator ialah Wati, anggota OTL Banjar Anyar I. Menariknya, Wati tergabung di Serikat Petani Pasundan (SPP) sekaligus KPA justru karena dorongan dari mendiang suaminya.
“Mah, di KPA itu banyak yang punya ilmu tinggi.” Wati menirukan ucapan almarhum suaminya.
“Makanya Mamah kalau ada waktu harus ikut. Karena Bapak tidak akan memberikan apapun, apalagi harta benda saja tidak punya. Bapak ingin memberikan ilmu. Ini Bapak tidak ada, jadi Mamah harus cari sendiri.”
Wati bergabung di SPP pada tahun 2000. Kini, saat usianya sudah menyentuh enam puluhan tahun dan selama 26 tahun tergabung dalam SPP, ia telah menerima materi pendidikan yang beragam mengenai reforma agraria.
Baik di panggung maupun saat diwawancara, Wati sangat berapi-api berbicara tentang perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan. Menurutnya, perempuan masih sering menerima perlakuan tidak adil di berbagai bidang, seperti di bidang politik, pekerjaan, pemerintahan, maupun agama. “Itu, pembagian-pembagian harta warisan, kata saya itu tidak adil. Kalau laki-laki dua, perempuan kenapa satu?” Kata Wati menyoal sistem pembagian warisan.
Sementara di SPP, Wati menemukan kesetaraan. Dalam hal pembagian tanah redistribusi, perempuan memperoleh hak yang sama dengan lelaki. Dalam hal pengelolaan organisasi Wati juga mengakui ada perubahan yang baik. “Sekarang mulai sudah ada kepemimpinan perempuan, seorang gadis di OTL Marga Harja. Itu memang sengaja didorong-dorong terus.” Tuturnya.
Meski begitu, Wati juga mengakui dorongan keaktifan perempuan atau untuk terlibat dalam kepengurusan di OTL-OTL masih terbatas. Hanya sebagian kecil OTL yang secara aktif mendorong keterlibatan anggota perempuan. “Kalau di pengurusan sekarang sebenarnya keadilan itu belum tercapai, karena masih agak terpisah antara laki-laki dan perempuan.” Kisah Wati.
“Jadi kalau kepengurusan, kebanyakannya laki-laki. Ketua, sekretaris, itu laki-laki. Paling ada satu, di OTL lain nggak ada. Di Ciamis baru ada Maloya, itu hampir semua perempuan. Karena laki-lakinya kayaknya nggak ada di rumah, ke kota. Jadi yang ada di rumah itu perempuannya. Makanya, perempuan yang banyak di situ.” Jelasnya.
Posisi perempuan memiliki peran penting dalam gerakan, dengan mempertimbangkan keutuhan dan keberlanjutan. Misalnya, perempuan berperan penting dalam pendidikan atau transfer ilmu kepada generasi muda terkait kebutuhan keberlanjutan gerakan. Perihal itu sering diabaikan oleh organisasi gerakan atau yang mengadvokasi kelompok di tingkat kampung.
“Padahal, satu mendidik perempuan, satu keluarga itu akan berubah.” Tegasnya. “Kalau mendidik laki-laki belum tentu istrinya juga ikut. Karena laki-laki kalau habis ada pelatihan atau apa ya sudah lah. Dia sendiri paling ngomong kepada teman-temannya. Tapi sama istrinya tidak gitu, umpamanya.”
Wati menuturkan perubahan besar pada pemikirannya merupakan buah hasil pendidikan yang diberikan oleh SPP dan KPA. Ia juga mengaku tidak kenal lelah untuk menyebarkan pemikirannya terkait kesetaraan. “Laki-laki, perempuan-perempuan SPP hebat-hebat.” Katanya.
“Jadi saya tuh harus ke sini, ke sini, ke sini, terus bangkitkan perempuan. Karena kalau ngomong soal perempuan diorganisir sekarang jangan ditinggalkan begitu saja. Harus terus-terus diingatkan.” Tambahnya.
Upaya untuk terus mengingatkan anggota perempuan tersebut menurut Wati karena perempuan memiliki banyak tanggung jawab sehingga lupa menjadi hal yang dimaklumi. Dalam reproduksi sosial, pernyataan Wati sangat benar. Misalnya, perempuan harus memasak atau mengurus kebutuhan keluarga. Jika sudah berkeluarga mereka harus mengasuh anak, pergi ke sawah atau ladang, dan pasar. Sementara jika sudah bergabung keorganisasian, perempuan memperoleh tambahan aktivitas untuk mengelola organisasi.
“Jadi yang dirasakan itu getirnya, karena perempuan kan ada di rumah. Tidak keluar, karena ada anak. Karena perempuan itu adil hidupnya, kasih sayang. Jadi tidak bisa kalau seorang perempuan meninggalkan anak, apalagi anak kecil, begitu saja. Kalau laki-laki tinggal ngacir lah. Tapi perempuan tidak bisa, tidak. Sudah lari pun mendengar anak menangis, dia tidak takut lagi senjata, dia pulang lagi. Pulang lagi, tidak bisa tidak. Kecuali kalau bisa mengubah itu, karep lah, biarkan saja. Nah itu baru perubahan,” tegas Wati.
“Satu mendidik perempuan,
satu keluarga itu akan berubah.”
Pendidikan Tandingan
Seturut pernyataan Wati terkait peran penting pendidikan bagi perempuan, Dewi menekankan beberapa poin. Pertama, akses pendidikan merupakan hak bagi perempuan. Terutama di wilayah konflik, kebijakan pemenuhan pendidikan bagi perempuan cenderung diskriminatif.
“Karena banyak sekali pemerintah desa, pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat tidak akan mendorong program-program pembangunan [sekolah] di wilayah-wilayah konflik agraria. Tentu alasannya bahwa ini masih merupakan kawasan hutan, konflik dengan perhutani, konflik dengan PTPN yang merupakan aset negara, konflik dengan HGU perkebunan, ditargetkan sebagai proyek strategis nasional dan macam-macam krisis agraria yang dihadapi oleh kaum tani, organisasi-organisasi rakyat anggota KPA.” Jelas Dewi.
Poin kedua yang dituturkan Dewi ialah peningkatan kapasitas anggota perempuan. Hal itu juga berkenaan dengan kebutuhan KPA untuk internalisasi dan ideologisasi tentang reforma agraria kepada anggota. Dengan adanya peningkatan kapasitas, gerakan-gerakan yang ada di tingkat kampung dapat digalakkan.
“Apabila perempuan mendapatkan pemenuhan haknya atas pendidikan dasar Atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat kritis, itu akan membuat perempuan tidak hanya punya kapasitas Tapi juga akan menjadi bagian dari aktor utama yang mendorong perubahan agraria itu.” Katanya.
Itulah yang mendasari strategi KPA yang mendorong pembangunan pusat-pusat pendidikan rakyat melalui Akademi Reforma Agraria Sejati atau yang biasa disingkat ARAS. Implementasi ARAS sendiri sudah dilakukan sejak lama. Namun, pada tahun 2017 ARAS mulai disusun secara lebih tersistematis. KPA telah menyusun kurikulum tersendiri, menyediakan dewan guru, dan memastikan sistem pendidikan yang tepat sesuai tingkat pengetahuan peserta. ARAS juga terbuka untuk semua orang dengan latar belakang beragam. Oleh KPA, ARAS dimaksudkan sebagai pendidikan tandingan, terutama di wilayah konflik yang justru seringkali tidak mengizinkan pendidikan untuk masuk. Dalam konteks pendidikan dan gerakan perempuan, ARAS Siti Halimah memang sejak awal telah dirancang khusus untuk anggota perempuan.
“ARAS adalah satu sistem pendidikan tandingan. Siapapun dari struktur sosial manapun, setiap perempuan, perempuan muda, perempuan yang sudah berkeluarga, orang tua tunggal bisa ikut mengakses sistem pendidikan yang menyajikan, misalnya hukum agraria kritis, bagaimana kerja-kerja pengorganisasian, tentang advokasi kebijakan, kemudian juga tentang yang sifatnya skill, pengembangan ekonomi, pengembangan badan usaha milik rakyat, koperasi-koperasi bagi perempuan atau ekonomi-ekonomi yang itu memang inisiatifnya dipimpin oleh perempuan.” Jelas Dewi.
Artinya, tujuan utama ARAS terkait peningkatan kapasitas anggota termasuk untuk menguatkan soliditas gerakan dan peningkatan kesejahteraan tingkat kampung. Dengan penyadaran yang terjadi, perubahan pemahaman untuk bertahan menghadapi konflik menjadi kepentingan bersama. “Di ARAS itulah kita menjadi semakin paham bahwa masalah agraria struktural itu tidak bisa tidak jika diperjuangkan sendiri-sendiri. Dan prinsip-prinsip berserikat itu juga menjadi bagian dari kurikulum ARAS,” tegasnya.
Karena pendidikan yang diberikan kepada perempuan itu pula, sosok ibu-ibu militan seperti Wati bisa ditemukan. Dimulai dari dorongan suami, lalu perlahan dengan kesadarannya sendiri ia memberikan sumbangsih besar kepada kelompoknya, bahkan tidak segan menolak atau melawan diskriminasi terhadap kaumnya.
“Aku bisa seperti ini, karena ada pendidikan dari suami, dari LSM, dari tokoh-tokoh. Ada pendidikan-pendidikan bahwa perempuan harus mampu, harus bangkit, karena bisa. Mereka itu bisa. Sekarang kan sudah banyak ojek perempuan itu, sudah banyak dan lain-lain. Tinggal mengubah itu.” Kata Wati.
“Saya niat lilahi taala ingin mengubah Indonesia, saya emang ngomong muluk-muluk. Ingin muluk-muluk lah, ingin mengubah Indonesia. Supaya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, penghinaan terhadap perempuan, pelecehan terhadap perempuan itu hilang. Jadi perempuan pun mampu, bertani mampu, joget juga bisa, naik motor bisa, berorganisasi bisa, jadi supir juga bisa. Kenapa selalu dinomorduakan?” Ujarnya.