Konflik lahan sektor perkebunan, petani penggarap bekas HGU dan lahan bekas tambang masih rentan kehilangan tanahnya oleh kemungkinan diperpanjang HGU-nya melalui mekanisme birokrasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Keterbatasan petani terhadap akses pengetahuan, akses pasar, dan akses modal, membuat penguasaan lahan selama ini tidak secara maksimal mencukupi kebutuhan hidup, sehingga rentan diperdaya dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Maka konsolidasi gerakan rakyat tani yang selama ini berfokus pada penguasaan dan legalisasi hak, harus diperkokoh juga dengan konsolidasi produksi tani, yaitu tatakelola lahan berorientasi pada produktifitas ekonomi petani yang dijalankan secara komunal dan berperspektif ekologis. Tatakelola lahan ini selain sebagai stimulasi peningkatan ekonomi petani, juga sebagai alat perekat konsolidasi petani dalam rangka gerakan reforma agraria sejati.