Penguatan Petani di Tengah Konflik Lahan dan Keterbatasan Pengairan Desa Pesantren

Masyarakat Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang telah mengelola lahan seluas 163 hektar untuk pemenuhan kebutuhan hidup sejak tahun 1993. Pengelolaan lahan mencakup: seluas 50 hektar untuk lahan pertanian ditanami padi, palawija, dan melati; 90 hektar untuk usaha tambak ikan bandeng dan udang; 10 hektar sebagai pemukiman; dan 13 hektar untuk fasilitas umum dan sosial.

Namun, lahan yang dikelola masyarakat dihadapkan pada persoalan agraria dengan perusahaan yang mengklaim eks-HGU seluas 163 hektar tersebut, padahal izin usaha telah berakhir dari tahun 2008. Berakhirnya izin usaha secara otomatis harusnya membuat perusahaan tidak lagi mendapatkan izin untuk dapat melanjutkan usaha perkebunannya di wilayah Desa Pesantren, Kabupaten Pemalang. Namun, perusahaan bersikeras untuk memperpanjang izin HGU.

Kabar baiknya, Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak mengabulkan pembaruan izin tersebut, tidak tidak lain karena masyarakat telah menggarap lahan itu sejak puluhan tahun. Kantah ATR/BPN Pemalang telah mendorong lahan eks HGU tersebut menjadi target redistribusi tanah, Serikat Tani Independen Pemalang (STIP) juga melakukan advokasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) bersama KPA untuk menguatkan proses.

Tantangan lain adalah, bertahun-tahun lahan pertanian Desa Pesantren menghadapi keterbatasan pengairan, terutama di musim kemarau. Ketergantungan pada air hujan menjadi penghambat utama dalam menjaga stabilitas hasil panen. Upaya meningkatkan produksi pertanian di Desa Pesantren, memasuki babak baru melalui program penguatan yang dipelopori oleh Serikat Tani Independen Pemalang (STIP). Dengan dukungan Pendanaan Langsung Nusantara Fund, STIP mengadakan peralatan pendukung pertanian untuk mengurangi biaya pengolahan lahan dan mengurangi ketergantungan pada air hujan, dengan pengadaan 3 unit traktor; 4 unit pompa air beserta selang; dan 2 unit mesin pemotong rumput. Fasilitas pendukung membantu para petani mengurangi biaya produksi, memperbaiki kualitas pengolahan tanah, dan produktivitas sepanjang musim tanpa tergantung air hujan. Untuk menyimpan alat-alat pertanian, anggota STIP bergotong royong membangun gudang alat-alat pertanian.

Sebelumnya, petani Desa Pesantren harus mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk menyewa alat pertanian dari luar, dengan tarif hingga Rp1.500.000 per hektar. Dengan  alat pertanian STIP, biaya bisa ditekan menjadi Rp1.000.000 per hektar. Penggunaan traktor dapat meningkatkan efektivitas pengolahan tanah secara signifikan, menghasilkan lahan lebih gembur dan siap tanam. Para petani juga mendapatkan bantuan operator berpengalaman yang mampu melakukan berbagai tahapan pengolahan lahan, dari brengkal, pembajakan, hingga perataan.

STIP mengembangkan sistem peminjaman alat-alat pertanian yang lebih terstruktur, memungkinkan petani mengakses fasilitas dengan mudah dan biaya terjangkau. Kas dari hasil peminjaman alat digunakan untuk perawatan alat dan mendukung operasional STIP. Selain itu, STIP memberikan akses gratis bagi anggotanya untuk pemakaian pompa air dan alat pemotong rumput, cukup dengan menanggung biaya bahan bakar saja. Pompa air juga sangat membantu dalam mengatasi kendala pengairan di lahan yang terletak lebih tinggi dan rentan kekeringan, terutama di musim kemarau ketika air sungai asin karena rob. Dengan pompa air, petani dapat mengatur pengairan sesuai kebutuhan, menjaga agar sawah tidak kekeringan.

Para anggota STIP kini mampu menekan biaya produksi dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka. Tanah seluas 20 hektar yang diperuntukkan bagi tanaman padi dan palawija sekarang telah memberikan hasil panen untuk konsumsi sehari-hari petani anggota STIP. Kelak manfaat program lambat laun pasti akan mencapai keseluruhan total 50 hektar lahan pertanian  di Desa Pesantren.

Dengan menghadirkan fasilitas pendukung pertanian, bukan hanya produktivitas pertanian meningkat, solidaritas komunitas semakin kuat, sumber pemasukan organisasi pun mengalir. Desa Pesantren menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi antara komunitas lokal dan keleluasaan pemanfaatan pendanaan langsung dapat mengatasi tantangan dalam memperjuangkan hak, daulat, dan kemandirian petani.