Mengapa Pendanaan Langsung Penting Bagi Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, Generasi Muda, hingga Penyandang Disabilitas?
Dunia saat ini sedang menghadapi krisis multidimensi yang meliputi krisis ekonomi, politik, ekologis, dan geopolitik. Situasi tersebut turut memengaruhi kondisi di berbagai negara Asia, termasuk mempersempit ruang demokrasi dan meningkatkan ancaman terhadap Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, Generasi Muda, hingga Penyandang Disabilitas. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya perampasan tanah, penggusuran wilayah kelola rakyat, kerusakan lingkungan, hingga dominasi kekuatan modal terhadap sumber daya alam yang semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.
Pada ruang pembelajaran yang dilaksanakan bersama antara Dana Nusantara dan IPAS Fund, Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN menjelaskan bahwa meskipun Negara-negara di Asia merupakan rumah bagi dua pertiga dari Masyarakat Adat di dunia, tetapi keberadaannya hampir selalu diabaikan. Padahal, Masyarakat Adat Petani, Nelayan, Perempuan, Generasi Muda, hingga penyandang disabilitas di Asia memiliki peran besar dalam mengelola sebagian besar sumber penghidupan yang ada di wilayahnya, termasuk keanekaragaman hayati yang menjadi penopang kehidupan dunia.
Laporan Forest Tenure Funders Group (FTFG) menunjukkan bahwa distribusi pendanaan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal masih belum merata antar wilayah. Pada laporan 2023, sebagian besar pendanaan regional terkonsentrasi di Amerika Latin (58%) dan Afrika (33%), sementara Asia Pasifik hanya menerima sekitar 9%. Namun, laporan 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan, di mana porsi pendanaan untuk Asia Pasifik meningkat menjadi 18%, sementara Amerika Latin tetap menjadi penerima terbesar dengan 58% dan Afrika sebesar 23%.
Jennifer Lasimbang, Direktur IPAS Fund menyampaikan kondisi yang senada dengan hasil laporan baseline yang dilakukan oleh IPAS Fund pada tahun 2024 yang menyoroti bagaimana organisasi Masyarakat Adat di Asia kurang mendapat pendanaan. Kondisi lebih parah dihadapi oleh kelompok perempuan dan generasi muda yang paling sering terabaikan dalam prioritas pendanaan.
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA menyampaikan, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendanaan global untuk isu perubahan iklim, perlindungan hutan, dan hak-hak Masyarakat Adat masih sulit diakses secara langsung oleh komunitas. Rantai birokrasi yang panjang, dominasi lembaga tertentu, keterbatasan kapasitas, dan hambatan bahasa menjadi faktor yang membuat dukungan pendanaan sering kali tidak sampai secara efektif kepada masyarakat di tingkat tapak.
Lahirnya Mekanisme Pendanaan Langsung di Indonesia dan Asia
Berangkat dari situasi tersebut, pada tahun 2020 AMAN, KPA, dan WALHI mulai membangun Dana Nusantara sebagai mekanisme pendanaan yang bertujuan memperkuat gerakan rakyat melalui sistem pendanaan yang lebih sederhana, fleksibel, dan berbasis kepercayaan.
Dana Nusantara dan IPAS Fund hadir untuk mendorong perubahan tata kelola pendanaan agar lebih berpihak kepada masyarakat, memperkuat perjuangan hak atas tanah, perlindungan lingkungan, serta keselamatan pejuang hak atas tanah.
Pada 2023 Dana Nusantara diluncurkan dan pengoperasian pendanaan langsung dimulai pada akhir tahun tersebut. Dana Nusantara menerapkan prinsip pendanaan yang dijalankan dengan dua pendekatan utama, yaitu berbasis hak (rights-based) dan berbasis kepercayaan (trust-based). Dana Nusantara juga meyakini bahwa komunitas mampu mengelola pendanaan secara bertanggung jawab.
“Secara garis besar Dana Nusantara menjalankan dua hal yang menjadi prinsip utama, right based dan trust based (berbasis hak dan berbasis kepercayaan). Kami meyakini inisiatif yang kami dukung berhubungan dengan perjuangan hak dan peningkatan kualitas hidup. Kami membuktikan mitra utama kami bisa mengelola pendanaan secara mandiri, adil, inklusif, transparan. Kami meyakini praktik itu bisa dilakukan oleh mitra utama kami.” Ode Rakhman, Direktur Dana Nusantara.
Di tingkat regional, gagasan pembentukan IPAS Fund berangkat dari kebutuhan Masyarakat Adat di Asia untuk memiliki mekanisme pendanaan yang dipimpin langsung oleh Masyarakat Adat sendiri, berdasarkan visi dan kebutuhan komunitas di tingkat akar rumput.
Pada tahun 2022, para pemimpin Masyarakat Adat di Asia mulai membangun konsolidasi bersama untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat di kawasan Asia memiliki akses yang lebih adil terhadap pendanaan. IPAS Fund mengembangkan berbagai skema pendanaan mulai dari pendanaan akar rumput, sektoral, sub-nasional, nasional, darurat, hingga penguatan kapasitas.
IPAS Fund tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur dana, tetapi juga funding movement sebagai sistem pendukung yang membantu memperkuat kapasitas komunitas Masyarakat Adat di Asia. Pendekatan yang dibangun menekankan bahwa pendanaan yang diberikan bukan sekadar mendukung proyek, melainkan memperkuat gerakan Masyarakat Adat secara berkelanjutan.
“The smallest money that we give, they go up when we have interlearning from the community. We learn from our mistakes, share our mistakes and vision together. That’s why spiral and keep building. Because the need is great from the ground, but the funds are not reaching us effectively.“ Jennifer Lasimbang, Direktur Eksekutif IPAS Fund.
Dari kedua model mekanisme pendanaan tersebut ditegaskan bahwa pendanaan bukanlah tujuan utama dari gerakan, melainkan sebagai sistem pendukung untuk memperkuat kekuatan yang sesungguhnya telah dimiliki komunitas, yaitu solidaritas, swadaya, kekuatan sosial, dan kemampuan masyarakat untuk bertahan serta mengorganisir diri.
Cerita Perubahan dari Komunitas
Hingga April 2026, Dana Nusantara telah mendistribusikan pendanaan sebesar 3,3 juta USD untuk mendukung 545 inisiatif yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. Kekuatan utama Dana Nusantara terletak pada fungsinya sebagai ‘supporting system’ yang dibangun untuk memperkuat gerakan Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan dan Generasi Muda. Oleh karena itu, keberhasilan pendanaan langsung tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi sejauh mana pendanaan tersebut mampu berkontribusi terhadap penguatan gerakan rakyat.
Begitupun yang telah dilakukan IPAS Fund, pada 2024 IPAS Fund memulau uji coba pendanaan terhadap 20 inisiatif di enam negara, dan pada 2025 berhasil mendukung 105 inisiatif dengan total pendanaan mencapai 747 ribu dolar Amerika Serikat. Secara keseluruhan, selama 2024–2025 IPAS Fund telah mendistribusikan sekitar 847 ribu dolar Amerika Serikat untuk 125 inisiatif komunitas.
Pada proses ruang pembelajaran, peserta berbagi pengalaman tentang bagaimana mekanisme pendanaan mampu mendukung penguatan gerakan mereka di tingkat komunitas. Berbagai pengalaman dari peserta Dana Nusantara dan IPAS Fund menunjukkan bahwa pendanaan langsung tidak hanya membantu pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat kapasitas dan solidaritas gerakan.
Seperti yang disampaikan oleh perwakilan Masyarakat Adat Se’seng Toraya, melalui inisiatifnya melakukan pemulihan wilayah adat menggunakan tanaman lokal yang juga merupakan sarana transfer pengetahuan antar generasi.
“Dengan adanya Dana Nusantara kami sangat bersyukur, kami melakukan beberapa kali musyawarah yang juga didampingi AMAN wilayah untuk mengakses pendanaan Dana Nusantara. Kami melakukan rehabilitasi wilayah adat dengan menanam kembali tanaman pangan serta pohon lokal. Dampaknya sangat banyak, masyarakat semangat dari pertemuan yg dilakukan membuat kita menyadari bahwa penderitaan yang kita alami, banyak orang hebat di luar yang juga membantu kita.” Tridianus Kala, Masyarakat Adat Se’seng Toraya, Sulawesi Selatan.
Hal senada disampaikan oleh perempuan petani anggota Serikat Petani Pasundan (SPP), Jawa Barat yang membangun pusat pendidikan rakyat bagi perempuan, ARAS Siti Halimah. Inisiatif yang dipimpin oleh kelompok perempuan berhasil mewujudkan ruang bagi perempuan memperkuat kapasitasnya.
“SPP adalah organisasi tani terbesar di Indonesia yang memperjuangkan hak atas tanah. SPP dan KPA percaya bahwa perjuangan reforma agraria sejati, benar secara konstitusi dan teologi, sudah berjuang selama 30 tahun, saat ini SPP sudah membangun sekolah formal ada 9 sekolah. SD, SMP, SMK sekolah-sekolah ini dibangun untuk membangun kesadaran anak-anak petani agar mereka mencintai perjuangan ortunya. Saya termasuk yg disekolahkan di sekolah SPP hingga saat ini saya menjadi guru dari sekolah yang dibangun SPP. dan hari ini SPP dan KPA juga sedang membangun institut ARAS yaitu pusat pendidikan bagi para perempuan pejuang reforma agraria. SPP juga sudah membnagun koperasi yang ditujukan untuk menjawab persoalan ekonomi dan untuk mensejahterakan petani-petani anggotanya.” Lela Sari, Serikat Petani Pasundan.
Suara dari perempuan petani di Sumatera Barat, perwakilan dari petani perempuan Kelompok Melayan Kapa menyampaikan bahwa inisiatif yang dipimpin kelompok perempuan di tengah perampasan wilayahnya oleh perkebunan sawit skala besar berhasil memimpin inisiatif ekonomi melalui budidaya melon hidroponik yang mampu memperkuat gerakan.
“Terima kasih telah membantu kami, semenjak penggusuran, kami petani bertaman (budidaya) melon hidroponik (berkebun melon). Kebun yang selama ini kami usahakan sehari-hari, semenjak penggusuran menjadi sangat susah, untuk memberi anak makan saja kami susah, saat ada dana kami bisa membangun dan memulai melon hidroponik ini. Kami saat ini hanya bisa menanam melon, karena saat ini kami sudah tidak memiliki tanah. Saat ini kami sedang menanam melon dan saat ini sudah berumur 10 hari, mungkin bisa bantu untuk proses selanjutnya.” Syahmiarti, Perempuan Petani Kapa Melawan.
Penyandang disabilitas di Myanmar dan Nepal lebih terorganisir dalam memperjuangkan haknya. Seperti yang disampaikan oleh Joshua, Masyarakat Adat Chin dari Myanmar.
“I am from the Chin community from Myanmar. I became a person when I was one year old. There are 71 million Indigenous People with disabilities globally and 45 million Indigenous Peoples with disability are in Asia specific regions. We’ve been suffering. Many people see us based on how we look, not on what we can. But the IPAS Fund is open, the platform and opportunity for the Indigenous People with disability. In the IPAS Fund we have a disability sectoral community to support getting an Indigenous People with disabilities to get funds easily from the IPAS fund.
Where the funds are hand managed, reach the grassroot level. Last year we could successfully advocate for one of the provinces in Nepal to accept the word of intersectionality. Recognizing Indigenous persons with disability, women and girls with disabilities in the decent to act. What does happen, because of the support of the IPAS Fund. In the IPAS fund we have been strengthening movement building at the country’s level. We are also now planning to set up a network Indigenous People with Disability in Asia. I wish you were able to come up with plenty of voices, through empowerment of Indigenous People with disability. It will help us to fight for our rights and social justice.” Joshua, Disability Development Initiative (DDI) Myanmar – IPAS Fund.
Refleksi Tantangan yang Memperkuat Pendanaan Langsung Kedepan
Implementasi pendanaan langsung di tingkat komunitas tidak terlepas dari ragam bentuk tantangan yang dialami mulai dari tata kelola, cara mengakses, hingga implementasinya. Dalam ruang pembelajaran yang dilaksanakan bersama antara Dana Nusantara dan IPAS Fund, peserta merefleksikan pengalamannya di tingkat komunitas. Hal ini penting untuk memperbaiki mekanisme pendanaan langsung ke depannya.
Salah satu refleksi penting adalah perlunya memastikan bahwa mekanisme pendanaan langsung benar-benar memperkuat gerakan, bukan justru menciptakan ketergantungan terhadap bantuan pendanaan. Tantangan yang dikhawatirkan peserta adalah adanya ketergantungan terhadap dukungan pendanaan langsung. Padahal mereka memiliki modal sosial yang kuat seperti semangat keswadayaan, solidaritas, dan kerja kolektif yang dimiliki oleh organisasi Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, Generasi Muda, hingga penyandang disabilitas.
Berangkat dari hal ini, peserta merefleksikan akan pentingnya menjaga keberlanjutan gerakan tanpa menghancurkan keswadayaan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Yustina, petani kopi dari Yayasan Obor Hidup Lestari, Nusa Tenggara Timur yang menekankan pentingnya membangun kemandirian gerakannya. Di tengah perjuangan atas wilayah adat yang sedang terancam oleh klaim kawasan hutan, Yustina menekankan bahwa adanya pendanaan langsung sebagai dukungan perjuangan, bukan tujuan utama. Ia menekankan pentingya mengandalkan kekuatan sosial yang selama ini sudah dimiliki dengan tetap meningkatkan kapasitas anggotanya melalui ragam pendidikan dan pelatihan.
Selain itu juga muncul refleksi terkait pentingnya membangun tata kelola yang akuntabel dan transparan tanpa membebani komunitas dengan proses administrasi yang rumit. Pendekatan sederhana dan fleksibel yang telah diterapkan Dana Nusantara dan IPAS Fund mampu membantu komunitas lebih fokus pada implementasi kegiatan dan penguatan gerakan. Namun demikian, perlu juga direfleksikan bahwa definisi “sederhana” perlu terus dievaluasi karena pengalaman dan kapasitas setiap komunitas berbeda-beda.
Penerapan mekanisme fleksibilitas dalam pelaksanaan program juga menjadi kekuatan utama pendanaan langsung. Dengan menerapkan mekanisme administrasi yang sederhana, masyarakat di tingkat komunitas dapat menyesuaikan implementasi kegiatan sesuai kondisi lapang. Hal ini menghindari resiko kegagalan yang tidak bisa dihindari jika tata kelola yang diterapkan tidak fleksibel. Dengan mengoptimalkan peran efektif organisasi pendamping di tingkat daerah dalam memastikan efektivitas pendanaan langsung mulai dari penyusunan proposal hingga laporan, memungkinkan prinsip fleksibel diterapkan tanpa mengabaikan akuntabilitas.
Dalam perannya di tingkat komunitas, mereka masih memerlukan dukungan penguatan kapasitas dalam pengelolaan program, mulai dari penguatan anggota dalam hal kepemimpinan dan kaderisasi, pengelolaan hasil pertanian dan kebun pasca panen, hingga kapasitas teknis penyusunan proposal.
Begitu pula yang dialami di tingkat regional, IPAS Fund membagikan pembelajaran mengenai pentingnya membangun aksesibilitas yang lebih luas bagi komunitas Masyarakat Adat di Asia, termasuk kebutuhan pengembangan platform multibahasa dan penguatan koordinasi regional antar negara. Tantangan yang dibahas adalah adanya keragaman bahasa, keterbatasan kapasitas administrasi, mekanisme fiscal sponsor dalam rangka kebutuhan membangun dukungan lintas negara untuk mempermudah pencairan dana.
Ragam tantangan tersebut dijawab dengan kuatnya ‘solidaritas’ yang dibangun, tentunya dengan menerapkan akses pendanaan dengan berbasis kepercayaan. Selain itu, masih ada tantangan dari yang dipelajari di wilayah pasca pengakuan hak, bahwa perjuangan atas hak mesti dilengkapi dengan kepastian terhadap kebutuhan dasar seperti ekonomi (livelihood) dan keberlanjutannya, juga kepastian akses terhadap energi. Seperti tantangan yang ia temukan di kunjungan ke Kampung Damara, Pergerakan Petani Banten.
Dana Nusantara dan IPAS Fund menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan langsung dapat dibangun dengan prinsip sederhana, fleksibel, dan berbasis kepercayaan, sehingga komunitas lebih mudah mengakses dukungan tanpa terbebani birokrasi yang rumit. Pendekatan rights-based dan trust-based menjadi fondasi penting dalam tata kelola pendanaan langsung.
Pesan Bagi Dunia Filantropi Kedepan
Dalam rangka mendorong pendistribusian sumberdaya dan pendanaan yang adil, penting memperkuat pendanaan langsung sebagai strategi untuk memastikan sumber daya benar-benar sampai kepada komunitas. Pengalaman Dana Nusantara dan IPAS Fund menunjukkan bahwa solidaritas dan kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun mekanisme pendanaan langsung. Dewi Kartika menjelaskan bahwa Dana Nusantara lahir dari proses panjang konsolidasi dan pembangunan konsensus antara AMAN, KPA, dan WALHI, yang kemudian diterjemahkan ke dalam mekanisme pendanaan yang berakar pada kebutuhan komunitas. Selain mendukung visi jangka panjang gerakan, Dana Nusantara juga berfungsi sebagai instrumen untuk merespons kebutuhan darurat dan berbagai krisis yang dihadapi komunitas.
Selain itu, penting untuk memperkuat visibilitas kelompok perempuan dan generasi muda yang memastikan keadilan antar generasi dalam prioritas gerakan. Seperti yang disampaikan oleh Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menyampaikan pentingnya memperkuat kapasitas kelompok muda dengan meningkatkan dukungan inisiatif kepada generasi muda (yang melalui praktek pendanaan langsung Dana Nusantara telah mencapai 100 kelompok dari dampingan WALHI) untuk memimpin secara langsung inisiatif memperjuangkan keadilan ekologis di wilayahnya masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan regenerasi kepemimpinan dalam gerakan keadilan ekologis di tingkat masyarakat.
Pada tingkat regional, Jennifer Lasimbang menyoroti masih rendahnya visibilitas Masyarakat Adat di Asia dalam arsitektur pendanaan global. Meskipun Asia merupakan rumah bagi sebagian besar Masyarakat Adat dunia, aliran pendanaan yang diterima masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, IPAS Fund tidak hanya berupaya meningkatkan akses pendanaan, tetapi juga memperkuat pengakuan, representasi, dan kapasitas Masyarakat Adat di tingkat nasional maupun regional. Jennifer menekankan bahwa kekuatan utama gerakan Masyarakat Adat di Asia terletak pada solidaritas yang memungkinkan berbagai organisasi dan komunitas tetap bergerak bersama meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, pesan pentingnya pendanaan langsung, selain terkait mendukung perjuangan kepastian hak, juga penting dibarengi dengan dukungan keberlanjutan ekonominya (livelihood) dan juga akses energi.
Rukka Sombolinggi, menjelaskan bahwa lahirnya berbagai mekanisme pendanaan yang dipimpin komunitas merupakan respons terhadap pengalaman panjang ketika sebagian besar pendanaan global tidak pernah mencapai masyarakat di tingkat tapak. Menurutnya, keberadaan Dana Nusantara dan IPAS Fund menunjukkan bahwa komunitas mampu membangun mekanisme pendanaan yang akuntabel, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Namun demikian, meningkatnya perhatian terhadap pendanaan langsung juga memunculkan kebutuhan untuk memastikan bahwa mekanisme yang berkembang tetap berakar pada kepemimpinan komunitas dan tidak mengulangi pola-pola lama yang justru menjauhkan masyarakat dari pengambilan keputusan.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
